Dengan segera merayakan Idulfitri 1447 Hijriah, Bank Indonesia (BI) cabang Lhokseumawe, Aceh, telah mempersiapkan layanan penukaran uang baru bagi masyarakat. Dengan kerja sama sejumlah perbankan dan titik penukaran di Kota Lhokseumawe, akses terhadap layanan ini diharapkan dapat semakin terjangkau.
Penyiapan Uang Baru oleh BI Lhokseumawe
BI Lhokseumawe telah menyiapkan dana sebesar Rp2,3 triliun untuk wilayah kerjanya. Dana tersebut ditujukan untuk sekitar 39.000 paket penukaran uang yang dapat diakses melalui sistem pendaftaran aplikasi PINTAR.
Informasi ini terungkap dalam pertemuan silaturahmi antara Sudirman, anggota Komite I DPD RI asal Aceh yang dikenal pula sebagai Haji Uma, dan Prabu Dewanto, Kepala Perwakilan BI Lhokseumawe. Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (11/3/2026) di kantor BI Lhokseumawe.
Layanan Penukaran Uang dan Pengendalian Inflasi
Pada pertemuan tersebut, mereka membahas sejumlah isu strategis terkait kondisi ekonomi daerah. Isu yang dibahas mencakup layanan penukaran uang rupiah menjelang Idulfitri dan langkah-langkah pengendalian inflasi.
Haji Uma menjelaskan bahwa biasanya, kebutuhan masyarakat meningkat menjelang hari raya. Salah satu kebutuhan yang meningkat adalah uang pecahan baru yang biasa digunakan untuk tradisi berbagi kepada keluarga dan anak-anak.
Pentingnya Layanan Penukaran Uang
Haji Uma menilai pentingnya layanan penukaran uang yang tertib, mudah diakses, dan merata. Hal ini dapat membantu masyarakat dan mencegah praktik penukaran uang oleh pihak tidak resmi yang sering mengenakan biaya tinggi.
Menurut penjelasan BI Lhokseumawe, layanan penukaran uang baru dilakukan melalui beberapa titik layanan di Kota Lhokseumawe. Layanan ini juga didukung oleh jaringan perbankan yang ikut menyalurkan uang baru kepada masyarakat.
“Untuk penukaran uang rupiah baru, BI Lhokseumawe membuka akses layanan di beberapa titik dan bekerja sama dengan perbankan. Total yang disiapkan sebesar Rp2,3 triliun untuk sekitar 39.000 paket penukaran. Namun masyarakat perlu mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR,” jelas Haji Uma.
Pengendalian Inflasi di Aceh
Pada pertemuan tersebut, juga dibahas kondisi inflasi di Aceh yang saat ini masih relatif tinggi.
Menurut Haji Uma, BI mencatat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi adalah dampak bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah sehingga mengganggu konektivitas dan distribusi barang.
Strategi Pengendalian Inflasi
Untuk mengendalikan inflasi, BI Lhokseumawe terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh kepala daerah. Selain itu, BI juga mendorong percepatan digitalisasi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk penyelenggaraan pasar murah dan pemberian subsidi biaya angkut komoditas dari luar provinsi bekerja sama dengan pemerintah daerah,” kata Haji Uma.
Sinergi Penting dalam Pengendalian Inflasi
Haji Uma menilai sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian kebijakan terkait pemberian subsidi yang lebih merata bagi masyarakat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi.
Hal ini mengingat kegiatan pasar murah yang digelar bersama pemerintah daerah biasanya hanya menjangkau masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.
Apresiasi Untuk BI Lhokseumawe
Di akhir pertemuan, Haji Uma menyampaikan apresiasi atas langkah BI Lhokseumawe yang berupaya mempermudah akses masyarakat dalam menukarkan uang menjelang Idulfitri.
“Kita mengapresiasi upaya BI yang mempermudah akses penukaran uang bagi masyarakat, baik melalui layanan langsung maupun kerja sama dengan perbankan. Namun perlu sosialisasi lebih intensif agar masyarakat memahami bahwa pendaftaran dilakukan melalui aplikasi PINTAR,” pungkas Haji Uma.