Dampak Perang Timur Tengah pada Ekonomi Indonesia: Ancaman Terhadap Harga Energi dan Inflasi

Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, yang dimulai sejak akhir Februari 2026, telah menciptakan guncangan baru bagi perekonomian Indonesia. Dampak ini muncul melalui dua saluran utama: peningkatan harga energi, khususnya minyak, dan penurunan kondisi keuangan global yang menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dampak Perang terhadap Pertumbuhan Ekonomi Global

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa konflik di kawasan tersebut telah memberikan dampak negatif pada proyeksi pertumbuhan global. Hal ini diiringi dengan meningkatnya tekanan inflasi di seluruh dunia, yang turut memperburuk pasar keuangan internasional. Kombinasi faktor-faktor ini berpotensi menambah beban pada nilai tukar rupiah dan neraca eksternal Indonesia.

Kondisi Energi Domestik

Meski pemerintah memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG dalam kondisi aman, mereka juga menyatakan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga perayaan Idulfitri 2026. Namun, tantangan utama kini berpindah dari aspek pasokan menjadi aspek harga, mengingat lonjakan harga minyak dunia yang signifikan.

Respons Kebijakan Energi

Pemerintah telah merumuskan langkah-langkah kebijakan yang melibatkan dua aspek utama. Pertama, penguatan manajemen energi dengan meningkatkan efisiensi dan mengevaluasi penggunaan BBM serta gas dalam sektor pembangkit dan sektor lainnya. Kedua, ada wacana untuk mengurangi konsumsi BBM dengan pengaturan pola kerja, seperti penerapan kerja dari rumah (WFH) dan pengurangan hari kerja.

Pengawasan Distribusi Energi

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi energi, BPH Migas telah mendirikan Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk periode Ramadan hingga Idulfitri 2026, guna mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat saat mudik.

Risiko Sektor Logistik dan Maritim

Di sektor logistik dan maritim, tantangan terbesar berasal dari potensi gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz. Gangguan ini dapat berpengaruh pada premi asuransi, biaya pengangkutan, serta keandalan rantai pasok global, yang semuanya berdampak pada perekonomian Indonesia.

Peringatan dari UNCTAD

UNCTAD memperingatkan bahwa gangguan pelayaran di Selat Hormuz dapat memiliki efek domino yang luas, memengaruhi pasar energi, transportasi maritim, dan rantai pasok global secara keseluruhan.

Perkembangan Harga Minyak Dunia

Bank Indonesia juga menyoroti bahwa konflik yang berlangsung di Timur Tengah sejak Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek ekonomi global. Lonjakan harga minyak berdampak negatif pada rantai pasok perdagangan antar negara, menekan pertumbuhan global, dan meningkatkan tekanan inflasi.

Penguatan Dolar AS

Memburuknya kondisi ekonomi global turut memicu penguatan dolar AS, peningkatan yield US Treasury, dan arus keluar modal dari pasar negara berkembang. Dalam konteks ini, Kementerian ESDM mengaitkan lonjakan harga minyak dunia dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.

Implikasi bagi Indonesia

Dari perspektif Indonesia, transmisi dampak perang ini paling cepat terlihat melalui beberapa saluran. Di antaranya adalah:

• Kenaikan harga BBM dan biaya energi, baik secara langsung maupun melalui dampak fiskal.
• Perubahan nilai tukar dan biaya pendanaan akibat arus modal dan sentimen risiko.
• Peningkatan biaya logistik dan ketepatan waktu pengiriman barang.
• Implikasi sosial, termasuk kekhawatiran publik dan perlindungan bagi WNI serta pekerja/mahasiswa di kawasan terdampak.

Indonesian Crude Price (ICP)

Kementerian ESDM menetapkan ICP untuk bulan Februari 2026 sebesar USD68,79 per barel, meningkat USD4,38 dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh risiko geopolitik yang mengancam pasokan minyak dunia serta dinamika aktivitas militer di kawasan strategis yang berdampak pada distribusi energi global.

Kebijakan Harga BBM

Pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga Idulfitri 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pasokan BBM terjamin dan tidak akan ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi.

Penyesuaian pada BBM Non-subsidi

Sementara itu, penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi telah dilakukan sejak 1 Maret 2026 dan stabil sepanjang pertengahan bulan, dengan harga Pertamax di DKI Jakarta tercatat Rp12.300 per liter pada 17 Maret 2026.

Tekanan Inflasi Domestik

Dari sudut pandang inflasi, Bank Indonesia mencatat bahwa lonjakan harga minyak dunia meningkatkan tekanan inflasi global dan mempersempit ruang untuk pelonggaran moneter. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76% (yoy), dengan sasaran inflasi untuk 2026–2027 ditetapkan pada 2,5±1%.

Antisipasi Terhadap Kenaikan Harga Komoditas

BI menekankan bahwa prospek kenaikan harga komoditas global perlu diantisipasi dengan serius karena dapat meningkatkan tekanan inflasi di masa mendatang.

Kesiapan Stok Energi

Pemerintah dan regulator energi menegaskan bahwa stok energi Indonesia dalam keadaan aman. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa cadangan BBM nasional mencukupi untuk 27–28 hari ke depan dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying.

Infrastruktur Distribusi Energi

BPH Migas, sebagai ketua Posko Nasional Sektor ESDM, menginformasikan kesiapsiagaan infrastruktur distribusi, dengan 125 terminal BBM, 7.885 SPBU, dan 72 depot pengisian pesawat. Yuliot menambahkan bahwa ketersediaan BBM lebih dari cukup, diperkirakan mencukupi untuk sekitar 30 hari.

Cadangan BBM Nasional

Dalam rapat kabinet, Menteri ESDM melaporkan rincian cadangan beberapa jenis BBM. Misalnya, cadangan RON 90 diperkirakan cukup untuk 24,39 hari, RON 92 28 hari, RON 98 31 hari, dan avtur 38 hari. Pemerintah juga memonitor dinamika rantai distribusi LPG global.

Impor LPG dari Berbagai Sumber

Pemerintah mencatat bahwa 70–72 persen kebutuhan LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, sementara 20% berasal dari Timur Tengah. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan skenario tambahan pasokan dari negara lain, termasuk Australia.

Dampak Guncangan Perang terhadap Perdagangan

Bank Indonesia memberikan sinyal bahwa guncangan akibat perang bisa mengganggu perdagangan dan neraca eksternal. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus USD1,0 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada bulan Desember 2025 yang mencapai USD2,5 miliar, seiring dengan perlambatan permintaan dunia terhadap ekspor nonmigas.

Defisit Transaksi Berjalan

BI juga memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak global dapat memperlebar defisit transaksi berjalan menuju batas atas kisaran defisit 0,9% sampai 0,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada Maret 2026, terjadi net outflows portofolio sebesar USD1,1 miliar, disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat perang.

Langkah Penghematan Energi

Presiden Prabowo memberikan arahan kepada pemerintah untuk melakukan penghematan energi. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pengurangan hari kerja dan penerapan kerja dari rumah sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi BBM.

Efisiensi dalam Penggunaan Energi

Presiden menyatakan, “Dengan banyak bekerja dari rumah, kita dapat menghemat BBM.” Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian ESDM melakukan peninjauan terhadap berbagai sektor yang menggunakan BBM, termasuk sektor pembangkit listrik, dan memperkuat pemanfaatan energi alternatif seperti gas.

Antisipasi Gangguan Pelayaran

Gangguan pelayaran di jalur-jalur strategis, terutama di Selat Hormuz, dapat menyebabkan lonjakan biaya logistik global. Hal ini dapat terjadi melalui kenaikan premi asuransi, perubahan rute pelayaran, dan ketidakpastian dalam jadwal kedatangan kapal.

Dampak Pelayaran terhadap Indonesia

UNCTAD mencatat bahwa gangguan lalu lintas maritim di Selat Hormuz dapat memicu kekhawatiran yang lebih luas terhadap pasar energi dan rantai pasok global. Dampak tidak langsung bagi Indonesia bisa muncul dari dua arah: pertama, komponen impor energi seperti minyak dan LPG dapat terdampak jika suplai atau pengapalan dari kawasan berisiko mengalami peningkatan biaya atau terhambat.

Perdagangan Indonesia dan Biaya Freight

Kedua, arus perdagangan Indonesia, baik ekspor maupun impor nonmigas, berpotensi terpengaruh oleh kenaikan biaya freight dan waktu pengiriman yang lebih panjang jika perusahaan pelayaran memilih untuk menghindari jalur konflik. Laporan media juga menyebutkan bahwa perusahaan pelayaran cenderung menunda atau mengalihkan rute untuk mengurangi risiko di kawasan tersebut.

Kesiapan Kementerian Perhubungan

Dari sisi kesiapan domestik, Kementerian Perhubungan memiliki mandat untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan navigasi di jalur-jalur strategis Indonesia, seperti Selat Malaka dan Selat Singapura. Ini akan semakin penting jika kepadatan lalu lintas kapal meningkat akibat penyesuaian rute global.

Keamanan Maritim untuk Kapal Tanker

Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan skema pemisahan alur laut di Selat Sunda dan Selat Lombok untuk memastikan keselamatan pelayaran pada alur internasional. Dampak nyata dari konflik ini juga terlihat pada perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Iran.

Evakuasi WNI dari Iran

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memfasilitasi evakuasi bertahap terhadap 32 WNI dari Iran. Proses evakuasi dimulai pada 6 Maret 2026 melalui Azerbaijan. Plt. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan bahwa evakuasi akan dilakukan secara bertahap.

Komunikasi dengan Otoritas Iran

Sehubungan dengan situasi maritim, laporan media menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Iran berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan keamanan dua kapal tanker Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz. Hal ini menunjukkan bahwa dampak perang tidak hanya terkait harga minyak, tetapi juga risiko operasional dalam rantai pasok energi Indonesia di lautan.

Resonansi Konflik di Ruang Publik

Di ranah opini publik, konflik ini memberi sinyal mobilisasi aksi serta pembentukan persepsi di media sosial. Aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 9 Maret 2026 mencerminkan resonansi dari konflik ini dalam ruang publik domestik.

Survei Opini Publik

Dalam survei yang dilakukan oleh GoodStats antara 8 hingga 11 Maret 2026 dengan 540 responden, mayoritas menunjukkan dukungan terhadap Iran (51%). Selain itu, 96% responden mencemaskan dampak konflik terhadap kondisi di Indonesia, dengan kekhawatiran terbesar berfokus pada harga energi dan stabilitas ekonomi.

Pentingnya Media Sosial

Temuan ini menjadi indikator persepsi yang penting, meskipun harus dibaca dengan hati-hati karena komposisi responden didominasi oleh generasi muda. GoodStats juga mencatat bahwa media sosial menjadi sumber informasi utama terkait konflik, lebih tinggi dari media online nasional.

Pola ini relevan bagi pemerintah dan industri dalam mengelola komunikasi risiko untuk mencegah kepanikan di kalangan publik.