Masuknya barang ilegal ke pasar domestik Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain merugikan industri dalam negeri, praktik ini juga menimbulkan potensi kerugian pajak yang signifikan bagi negara. Anggota DPR mendesak pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan penerimaan negara.
Skala Masalah Impor Ilegal
Data menunjukkan bahwa nilai impor ilegal di Indonesia telah mencapai angka yang signifikan. Pada tahun 2024, nilai impor ilegal tercatat mencapai Rp12,7 triliun, dengan sektor tekstil menjadi salah satu yang paling terdampak. Produk tekstil impor ilegal membanjiri pasar domestik, mengancam keberlangsungan industri tekstil dalam negeri. Anggota Komisi VII DPR, Hendrik Sitompul, menyoroti kinerja Bea Cukai yang dinilai kurang optimal dalam mengawasi masuknya produk tekstil ilegal ke Indonesia.
Potensi Kerugian Pajak
Masuknya barang ilegal tidak hanya merugikan industri dalam negeri, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian pajak yang besar bagi negara. Barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan pajak atau cukai, sehingga negara kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dari sektor perdagangan. Menurut data dari Kementerian Keuangan, kerugian negara akibat impor ilegal barang tekstil dan rokok diperkirakan mencapai Rp216 triliun dalam empat tahun terakhir.
Dampak Terhadap Industri Dalam Negeri
Masuknya barang ilegal juga berdampak negatif terhadap industri dalam negeri. Produk ilegal yang masuk ke pasar domestik sering kali dijual dengan harga lebih murah karena tidak dikenakan pajak atau cukai, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan. Hal ini membuat produk dalam negeri sulit bersaing, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan produksi dan kehilangan lapangan kerja. Chusnunia, anggota Komisi VII DPR, menekankan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum untuk melindungi industri kecil dan menengah (IKM) dari dampak negatif impor ilegal.
Usulan Pembentukan Panja Penegakan Hukum Impor Ilegal
Untuk mengatasi masalah ini, anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Impor Ilegal. Panja ini diharapkan dapat memetakan dan menghentikan praktik impor ilegal yang merugikan negara dan industri dalam negeri. Nasir menekankan bahwa tanpa keterlibatan oknum aparat penegak hukum, mustahil barang ilegal bisa lolos masuk ke Indonesia.
Peran Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal untuk mengatasi masalah ini. Satgas ini bertugas mengawasi masuknya barang ilegal ke Indonesia dan menindak tegas pelaku impor ilegal. Namun, anggota DPR menilai kinerja Satgas masih perlu ditingkatkan. Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR, mempertanyakan efektivitas Satgas dalam menanggulangi impor ilegal, mengingat masih banyak barang ilegal yang ditemukan di pasar domestik.
Pentingnya Penguatan Pengawasan di Wilayah Perbatasan
Wilayah perbatasan Indonesia menjadi titik rawan masuknya barang ilegal. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, menyoroti minimnya pengawasan di wilayah perbatasan, yang menyebabkan jalur-jalur ilegal digunakan untuk perdagangan barang ilegal dan penghindaran pajak. Ia mengusulkan agar pemerintah fokus menindak aktivitas impor ilegal di daerah perbatasan untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan, daripada menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Tantangan Penegakan Hukum
Penegakan hukum terhadap impor ilegal menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Komisi A DPRD Jawa Tengah mengakui bahwa operasi pemberantasan rokok tanpa cukai membutuhkan personel dan anggaran yang memadai untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal.
Kesimpulan
Masuknya barang ilegal ke pasar domestik Indonesia menimbulkan potensi kerugian pajak yang signifikan bagi negara dan merugikan industri dalam negeri. DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan penerimaan negara. Langkah-langkah konkret, seperti pembentukan Panja Penegakan Hukum Impor Ilegal dan penguatan pengawasan di wilayah perbatasan, diharapkan dapat mengatasi masalah impor ilegal secara efektif.
membahas strategi Danantara dalam membangun kepercayaan investor global, sektor-sektor strategis yang menjadi target, hingga prospek jangka panjang pengelolaan dana abadi bagi perekonomian Indonesia.
Baca Juga : Kasus Grup Inses di Facebook Merajalela: Bagaimana Upaya Lindungi Anak Indonesia?
