Menteri PKP Maruarar Sirait Tindak Lanjuti Pembenahan 556 Rumah dan 41,80 Hektare Kawasan Kumuh di Samosir

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan ke Kabupaten Samosir pada 25 Maret 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung lokasi calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Simanindo. Dengan fokus pada pembenahan kawasan kumuh Samosir, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Program BSPS dan Penanganan Kawasan Kumuh
Kunjungan Menteri Maruarar membawa kabar menggembirakan bagi masyarakat Samosir, dengan rencana untuk merenovasi 556 unit rumah melalui program BSPS pada tahun anggaran 2026. “Untuk Samosir, ada 556 unit rumah yang akan direnovasi tahun depan. Ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana anggaran telah ditingkatkan oleh Presiden,” ungkap Maruarar. Dia menekankan pentingnya verifikasi agar penerima bantuan adalah masyarakat yang benar-benar berhak.
Program ini tidak hanya terbatas pada renovasi rumah, tetapi juga mencakup penanganan kawasan kumuh yang seluas 41,80 hektare. Penanganan ini akan dilakukan di dua lokasi, yaitu Desa Tomok dengan luas 29,86 hektare yang mencakup 12 perkampungan, dan Desa Tomok Parsaoran seluas 11,94 hektare dengan 13 perkampungan. Dari total 556 unit BSPS, terdapat 56 unit yang dikhususkan untuk renovasi rumah adat Batak, sesuai dengan usulan Bupati Samosir.
Dialog dengan Warga dan Dampaknya
Selama meninjau kawasan Lumban Sinaga, Menteri Maruarar berkesempatan berbincang dengan warga setempat, Rani Situmeang. Setelah melihat kondisi rumah adat yang dimiliki keluarga tersebut, ia segera berinisiatif untuk melakukan renovasi. Rani mengungkapkan rasa harunya dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah.
“Negara hadir untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Terlebih lagi, Samosir merupakan daerah pariwisata yang harus menjaga kelestarian rumah adat,” tambah Maruarar. Ia juga mengusulkan penggunaan genteng yang lebih baik untuk mengurangi panas di dalam rumah.
Mengatasi Masalah Perumahan Tak Layak Huni
Data menunjukkan bahwa di Samosir terdapat sekitar 3.080 unit rumah yang tidak layak huni. Maruarar optimis bahwa penanganan rumah-rumah tersebut dapat diselesaikan dalam tiga tahun mendatang. “Saya optimis, dalam waktu tiga tahun, semua masalah perumahan ini bisa tuntas. Mengurus rakyat harus dilakukan dengan sepenuh hati, bukan hanya fokus pada fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Rincian Program Penataan Kawasan Kumuh
Program penataan kawasan kumuh ini mencakup berbagai aspek, antara lain:
- Pembangunan jalan lingkungan
- Drainase untuk mengatasi genangan air
- Pembuatan septic tank
- Pembangunan tembok penahan tanah
- Pemasangan lampu jalan dan penyediaan tempat sampah
Pekerjaan fisik untuk program ini direncanakan akan dimulai pada bulan Mei 2026, dan diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat.
Pentingnya Program Tepat Sasaran
Maruarar menegaskan bahwa semua program harus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. “Kawasan yang akan ditata harus benar-benar merupakan kawasan kumuh. Kita perlu memastikan agar tidak ada yang terlewat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, dengan tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa program perumahan ini diyakini dapat mendorong perekonomian masyarakat. Diperkirakan, program ini akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja dari masyarakat setempat. “Bapak Presiden percaya bahwa program ini akan mampu menggerakkan ekonomi. Dari tukang, buruh hingga pedagang, semuanya akan merasakan dampaknya,” kata Maruarar.
Apresiasi untuk Pemkab Samosir
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Samosir yang dinilai responsif dan antusias dalam mendukung program ini. Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, juga mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Menteri PKP kepada daerahnya. “Kehadiran Bapak Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman. Ini sangat kami butuhkan,” ujarnya dengan penuh harapan.
Kegiatan Lingkungan di Danau Toba
Selain meninjau program perumahan, Menteri PKP juga mengamati kegiatan pembersihan eceng gondok di Danau Toba yang dilakukan oleh komunitas Sabam Sirait Peduli. Kegiatan ini telah berlangsung selama satu tahun lima bulan dengan dukungan finansial dari keluarga Maruarar, termasuk pemberian upah sebesar Rp150 ribu per hari bagi masyarakat yang terlibat.
“Kami sangat senang melihat anak muda yang memiliki idealisme untuk merawat Danau Toba. Ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ungkapnya.
Kehadiran program-program ini diharapkan dapat memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat Samosir, dengan meningkatkan kualitas hunian dan mengatasi masalah kawasan kumuh. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, upaya pembenahan kawasan kumuh Samosir dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang.




